Pimpinan DPR Hormati Apapun Keputusan Jokowi Soal UU MD3

Radarnasional.com, Jakarta – Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah disahkan bersama antara DPR dengan pemerintah, beberapa waktu yang lalu. Namun hingga kini, Presiden Joko Widodo dikabarkan belum menandatangani hasil itu. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan, DPR tetap menghormati apapun keputusan pemerintah terhadap UU MD3 ini ke depannya.

“Kami memahami situasi yang cukup sulit yang dihadapi pemerintah, dengan mempertimbangkan dinamika publik yang berkembang. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, DPR tetap menghormati dan mengapresiasi pemerintah terkait kajian yang di dalami pemerintah saat ini,” ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Taufik melihat, ada dua langkah yang mungkin bisa diambil pemerintah dalam menyikapi UU MD3 ini. Pertama, jika UU itu tidak ditandatangani Presiden sampai lewat dari 30 hari, maka akan tetap bisa berlaku. Hal itu mengacu pada UUD 1945 Pasal 20 Ayat 5.

“Konsekuensinya, masyarakat baru bisa melakukan judicial review setelah 30 hari, jika tidak ditandatangani oleh presiden. Judicial review bisa dilakukan apabila hasil Pembahasan Tingkat II telah diundangkan dalam lembaran negara,” tandas politisi F-PAN itu.

Kemungkinan kedua, lanjut Taufik, Presiden atau pemerintah bisa saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mengeluarkan Perppu terkait UU Pilkada.

“Melihat kondisi kekinian yang berkembang di masyarakat. memang Presiden secara konstitusional dimungkinan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” jelasnya.

Menurutnya, satu hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah menyangkut sudah diwakilinya Presiden oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menyampaikan pendapat akhir pemerintah pada Sidang Paripurna.

“Ini cukup dilematis. Jadi menurut saya, kita tunggu saja langkah dilakukan presiden, apakah mengeluarkan Perppu untuk membatalkan, atau membiarkan tanpa tanda tangan presiden. Tentu dengan konsekuensi 30 hari kemudian UU ini berlaku. Di sisi lain, masyarakat harus memahami dinamika yang ada dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah,” tandasnya.

Taufik pun mengulas kembali proses pembahasan UU MD3. Dalam Keputusan Tingkat II pada Sidang Paripurna lalu, pandangan akhir pemerintah telah dibacakan langsung oleh Menkumham, yang mewakili Presiden. Dalam pidato yang dibacakan Menkumham di depan seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Sidang Paripurna, tidak ada hal yang memberatkan pemerintah.

“Artinya, dengan pembahasan hingga Tingkat II yang lalu, karena tidak ada keberatan dan ketidaksetujuan pemerintah yang diwakili Menkumham, posisinya saat ini DPR menunggu hasil Sidang Paripurna itu diundangkan dalam lembaran negara. Tetapi seandaianya ada perkembangan yang perlu didalami oleh Pemerintah, tentunya DPR dalam dalam posisi mengapresiasi apa yang akan dilakukan pemerintah,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (nwi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *