Wiranto.

Kebebasan Berpendapat Terkekang, Pengguna Medsos Terancam Pidana

Radarnasional.com, Bogor – Pengguna media sosial (medsos) perlu lebih berhati- hati. Pasalnya pemerintah mengancam akan mengambil langkah represif. Hal itu diambil untuk menertibkan media sosial agar bisa berjalan secara etis, bermartabat, dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Peringatan tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/1/2017). Di sisi lain Polri juga mengembangkan Direktorat Cyber Crime untuk menindak penyebar kebohongan di dunia maya. “Tentu yang sudah keterlaluan, yang sudah jelas-jelas melanggar hukum akan ditindak secara tegas. Polisi sudah diinstruksikan atau aparat penegak hukum sudah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah tegas tanpa kompromi,” tandas Wiranto.

Pemerintah, menurut mantan Panglima TNI tersebut, mengkhawatirkan perkembangan komunikasi di media sosial yang diisi berita-berita tendensius, fitnah, bohong, menyesatkan, menanamkan kebencian atau ujaran-ujaran kebencian. Wiranto mengakui kebebasan adalah hak dalam demokrasi, tetapi di sisi lain kewajiban untuk menaati hukum peraturan perundangan itu juga merupakan hal yang harus ditaati.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Mahsyari dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, El Nino M Husein Mohi, menganggap langkah pemerintah tersebut berlebihan. Abdul Kharis mengingatkan, jangan sampai langkah itu mengekang kebebasan masyarakat berpendapat. “Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Senada, El Nino M Husein Mohi menilai ancaman yang disampaikan pemerintah terhadap medsos sebagai bentuk paranoid pemerintah hari ini. “Jangan sampai niat awal dalam penertiban media sosial, pemblokiran situs online itu melenceng. Alih-alih melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah pemerintah yang paranoid melakukan itu semua untuk melindungi dirinya atau ingin menciptakan kediktatoran yang baru,” ucapnya.

Ancaman tindakan represif sebelumnya juga disampaikan Wiranto seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/12/2016). Menurut dia, langkah tegas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2016. Menurut dia langkah tersebut diambil demi kemaslahatan bersama.

Ancaman yang sama juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (30/ 12/2016). Dalam pandangannya, medsos kini telah menjadi ajang fitnah, bukan sarana komunikasi positif. Dia menyangkal langkah tersebut sebagai bentuk antikritik, tapi sebagai upaya membuat medsos di Tanah Air menjadi lebih ramah. (des/rdp)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *