Pandangan dan Sikap Advokat MUI, Ahok Harus Jadi Tersangka

Radarnasional.com, Jakarta – Tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengajukan gugatan praperadilan jika pada gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dinyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bersalah.

Koordinator Tim Advokasi MUI Ahmad Yani mengatakan, Kalau polisi dalam kesimpulan gelar perkaranya berpandangan bahwa tidak ditemukan dugaan penistaan dan penodaan agama, pihaknya akan lawan dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan praperadilan.

Yani mengatakan tim advokasi MUI akan mengawal seluruh proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurut dia, MUI menghormati sikap Polri untuk melakukan gelar perkara yang berlangsung pada Selasa (15/11/2016).

Namun pihaknya tidak memperkenankan disiarkan secara langsung oleh media. Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan.

Dari pandangan tim advokasi yang saat ini memiliki 481 anggota tersebut, kepentingan gelar perkara tidak diperlukan karena kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana. “Pandangan kami ada atau tidak gelar perkara, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Itu (gelar perkara) hak kepolisian, silakan saja,” ujar Yani dalam konferensi pers di Gedung MUI Jakarta.

Ia pun juga meminta perwakilan dari tim advokasi MUI untuk diikutsertakan dalam gelar perkara tertutup yang akan dilakukan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar tetap menghargai pandangan dan sikap keagamaan MUI sebagai wadah formal ummat Islam untuk menjadikan satu-satunya rujukan Agama Islam terkait kasus penodaan dan penistaan agama Islam yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama, sebagaimana kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musaddiq, Lia Eden yang dilakukan penahanan lebih dahulu.

Menurutnya, ucapan Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu, menurut sikap dan pandangan MUI merupakan penghinaan terhadap Agama Islam karena memberikan penilaian terhadap suatu pemahaman memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif dan mengandung kebencian. Sikap demikian menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain yang telah menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang mengarah pada terganggunya stabilitas nasional.

“Ucapan Basuki Tjahaja Purnama, menurut pandangan dan kajian hukum telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 156a KUHP JO UU no.1/PNPS/1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan/penodaan agama,” jelasnya.

Para Advokad juga mendesak Aparat Penegak Hukum (Kapolri dan Jaksa Agung) agar segera mungkin melakukan proses hukum dengan meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama menjadi “TERSANGKA” dan di lakukan penahanan sebagaimana yang di atur dalam pasal 21 KUHP, dan segera dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan (P21), dan seterusnya di limpahkan ke pengadilan.

“Para Advokad mendesak komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk panitia kerja (PANJA) pengawasan kasus penodaan agama yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama,” pintanya.

Para Advokat ini terdiri dari, Gus Coy, Achmad Yani, Bib Salim dan Eman Kadir. Para Advokad juga mendukung Gerakan Rakyat yang di rencanakan berlangsung tanggal 25/11/2016 mendatang. Para Advokat juga memberikan Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada ummat Islam dan Beberapa elemen masyarakat yang turut mengambil bagian pada Aksi Damai (4/11/2016)

Mereka juga, meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar tetap menghargai pandangan dan sikap keagamaan MUI sebagai wadah formal ummat Islam untuk menjadikan satu-satunya rujukan Agama Islam terkait kasus penodaan dan penistaan agama Islam yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama, sebagaimana kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musaddiq, Lia Eden dilakukan penahanan lebih dahulu.

Ucapan Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu, menurut sikap dan pandangan MUI merupakan penghinaan terhadap Agama Islam karena memberikan penilaian terhadap suatu pemahaman memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif dan mengandung kebencian. Sikap demikian menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain yang telah menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang mengarah pada terganggunya stabilitas nasional.

Ucapan Basuki Tjahaja Purnama, menurut pandangan dan kajian hukum telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 156a KUHP JO UU no.1/PNPS/1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan/penodaan agama. Para Advokad mendesak Aparat Penegak Hukum (Kapolri dan Jaksa Agung) agar segera mungkin melakukan proses hukum dengan meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama menjadi “TERSANGKA”, dan lakukan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 KUHP, dan segera dilakukan pelimpahan ke kejaksaan (P21), dan seterusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Para Advokad juga mendesak komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan kasus penodaan agama yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama. Sebagai juru bicara di wakili oleh, Gus Joy, Achmad Yani, Bib Salim dan Eman Kadir. Para Advokad juga mendukung Gerakan Rakyat yang di rencanakan berlangsung pada 25/11/2016 mendatang.

Dalam gelar perkara tersebut, Polri telah mengundang 20 saksi ahli untuk turut hadir, sementara perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga terkait juga diundang. Para saksi ahli secara bergiliran akan memberikan pandangannya sesuai bidang keahlian masing-masing. Gelar perkara tersebut dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. (fri/rdp)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *