Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Banyak Mengurus Dananya, Pemerintah Tidak Serius Urusi Partai

Radarnasional.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menaikkan alokasi anggaran negara untuk partai politik. Wacana kenaikan tersebut akan diusulkan dalam revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Namun sepertinya pemerintah dan DPR hanya fokus menaikan anggaran. Sementara pembenahan partai secara keseluruhan masih setengah hati. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, keuangan merupakan episentrum persoalan partai politik.

“Untuk menjalankan fungsi, partai politik membutuhkan dana besar. Hanya untuk operasional sekretariat dan rapat rutin, Dewan Pimpinan Partai (DPP) dapat menghabiskan dana sebesar 20-30 miliar rupiah,” kata Donal di Jakarta.

Sedangkan total dana yang dikeluarkan partai tingkat nasional hingga daerah mencapai rata-rata 150-250 miliar rupiah setiap tahunnya. “Dari sisi pendapatan, uang yang bisa partai kumpulkan dari sumber legal, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan negara, sangat terbatas,” ungkapnya.

Donal mengatakan, ICW sendiri melihat terdapat tiga faktor yang menyebabkan persoalan dana partai. Pertama, tidak berjalannya iuran anggota partai akibat fase krisis keanggotaan. Partai tidak dibangun atas semangat keanggotaan. Dan rendahnya upaya partai dalam mengumpulkan iuran anggota. Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai.

“Hasil suvei Center Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan hanya 27,75 persen masyarakat yang mengaku masih menaruh kepercayaan terhadap partai,” ujar Donal.

Faktor ketiga, kata dia, minimnya jumlah bantuan negara terhadap partai politik ,Negara melalui APBN dan APBD mengalokasikan 386 miliar rupiah per tahun untuk partai tingkat nasional hingga daerah. Jumlah tersebut hanya 0,02 persen dari jumlah pendapatan negara tahun anggaran 2016.

Akibat persoalan tersebut, partai memilih jalan pintas dengan membebankan kebutuhan pada kontribusi anggota yang duduk di jabatan publik, seperti anggota DPR, DPR dan kepala daerah. Anggota DPR dan DPRD umumnya diwajibkan membayar iuran wajib bulanan sebesar 10-40 persen dari gajinya.

Selain iuran wajib, mereka juga diminta untuk mendanai kegiatan partai seperti musyawarah nasional, pemilu, dan ulang tahun partai, dalam jumlah yang besar.

Sedangkan, Almas Sjafrina, Peneliti Korupsi Politik ICW mengatakan perlu perbaikan menyeluruh. Partai mengemban fungsi dan peran strategis dalam penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi.

Partai merupakan rahim dari lahirnya penyelenggara negara, baik legislatif dan eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Partai politik secara tidak langsung juga turut serta dalam pemilihan pimpinan lembaga negara dan penyusunan kebijakan.

Persoalan keuangan partai ini dapat mengganggu partai dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut. Oleh karena itu, persoalan keuangan partai sebaiknya tidak dibiarkan berlarut- larut.
”Langkah Kemendagri dan Komisi II DPR untuk meningkatan bantuan keuangan partai adalah langkah yang tepat,” kata Almas.

Menurut Almas, mendesain ulang bantuan keuangan negara untuk partai dapat menjadi pintu masuk reformasi partai. Mengingat strategisnya peran dan fungsi partai, negara sudah seharusnya tidak menutup mata terhadap polemik keuangan partai. (ndi/rdp/res)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *