Begini Respon Publik soal Wacana Arcandra Jadi Menteri ESDM Lagi

Radarnasional.com, Jakarta – Menguatnya nama Arcandra Tahar yang dimunculkan menjadi Menteri ESDM lagi, mengundang respon publik yang kurang positif. Terbukti, beredar catatan mengenai isu yang sesungguhnya mengenai Arcandra Tahar.

Seorang warga negara di California bernama Elwin Tobing membuat tulisan yang kini beredar di media sosial. Tulisan itu yang beredar berjudul “Catatan seorang kawan di California, Kasus Arcandra: Isu yang Sesungguhnya”.

Berikut ini adalah sebagian di bagian akhir dari tulisannya, sebagai berikut :

Pencopotannya oleh Presiden Jokowi sudah tepat. Namun, apakah karena dikelabui atau tidak, karena Presiden Jokowi mengangkat menteri yang bukan warga negara Indonesia dan melanggar UU, Presiden seharusnya meminta maaf kepada rakyat dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Namun, dengan maraknya pembelaan kepada Arcandra dan juga prospek akan dipilih kembali sebagai menteri ESDM dengan segala segala cara, pertanyaan dan isu yang sebenarnya kemudian adalah “apakah melanggar UU itu hal besar atau tidak?”

Sekali lagi, persoalannya bukanlah Arcandra jenius atau tidak, berjasa besar atau tidak, dan lain sebagainya. Persoalan sebenarnya adalah apakah dalam pengangkatannya melanggar UU atau tidak. Atau “apakah melanggar UU itu hal besar atau hal tidak ada arti?” Or, “is it a big deal?”

Pertama, bila itu tidak penting, berarti semua UU tidak ada gunanya karena ketika dilanggar, itu bukan masalah. Not a big deal. Jadi DPR pun bisa dibubarkan atau dipotong gajinya lebih separuh karena salah satu tugas pokok DPR adalah membuat UU mengatur ketatanegaraan. Dengan diamnya DPR dalam kasus Arcandra ini, itu menunjukkan mungkin DPR tidak tahu tugasnya, atau takut kepada eksekutif, atau masa bodoh.

Kedua, apabila UU dilanggar dan tidak ada masalah, maka ini memberi sinyal bahwa peraturan-peraturan di bawah UU seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya, juga tidak masalah bila dilanggar.

Implikasi dari butir pertama dan kedua di atas adalah RI adalah negara semau gue, di mana proses ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan benegara tanpa ada dasar hukum yang jelas ketika sudah dalam tataran pelaksanaan.

Ketiga, apabila persyaratan nomor satu untuk menjadi pejabat tinggi negara, yakni harus warga negara Indonesia, tidaklah penting, maka syarat-syarat berikutnya juga tidak penting. Karenanya, tidaklah perlu ada syarat-syarat untuk menjadi pejabat tinggi atau pejabat pemerintahan. Itu sudah menghemat proses dan kertas.

Keempat, apabila persyaratan nomor satu untuk menjadi pejabat tinggi negara seperti menteri, yakni harus warga negara Indonesia, tidaklah penting, apakah itu artinya di negeri Indonesia para pejabat dan pemimpin tinggi menganut prinsip “apa saja untuk mencapai tujuan” atau “the end justifies the means”? UU apalagi yang akan dilanggar? Dan ini biasanya berlaku apabila tujuan tersebut lebih pada kepentingan pribadi atau kelompok, sebab apabila itu untuk kepentingan negara dan bangsa, maka negara dan bangsa harus mendapat penghormatan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kelima, apabila persyaratan nomor satu untuk menjadi pejabat tinggi negara seperti menteri, yakni harus warga negara Indonesia, tidaklah penting, maka Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008bisa dihapus. Dan saya mengusulkan bahwa seluruh jabatan menteri RI bisa di outsource kepada warga asing yang lebih cakap, terampil, dan ahli.

Keenam, apabila persyaratan nomor satu untuk menjadi pejabat tinggi negara seperti menteri, yakni harus warga negara Indonesia, tidaklah penting, bukankah itu akan membuka kemungkinan-kemungkinan liar seperti amendemen atau perubahan UUD 1945 agar menjadi presiden dan wakil presiden tidak harus warga negara Indonesia?

Ini baru beberapa implikasi dari ketidakpedulian akan pelanggaran UU.  Kelihatannya sepele, tetapi cukup serius. Mengalihkan persoalan dari hal yang sangat esensial (pelanggaran UU) menjadi debat kusir (jenius, bergaji tinggi, menyelamatkan uang negara, dlsb), itu artinya melecehkan UU. Sejengkal lagi, itu melecehkan RI.

Seperti saya singgung di atas, Presiden Jokowi seharusnya memberikan jumpa pers, menyampaikan maaf kepada rakyat Indonesia akan kasus ini dan akan memastikan bahwa setiap menteri yang sudah ada dan yang akan diangkatnya di masa depan, betul-betul memenuhi persyaratan yang ditentukan UU dan peraturan-peraturan lainnya. Soal apakah individu yang diangkatnya menjadi menteri memiliki kompetensi dan keahlian, itu terserah presiden menilainya, sebab itu adalah hak prerogatifnya. Tetapi bukanlah hak prerogatif Presiden untuk mengangkat seseorang yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai UU RI. (sip)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *