5

Panitia Munaslub Wajibkan Rp5-10 Miliar Untuk Calon Ketum Golkar

Jakarta – Rapat pleno panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merumuskan kewajiban biaya setor bagi bakal calon ketua umum untuk Munaslub, senilai Rp5-10 miliar.

Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid menjelaskan, biaya itu wajib dibayar bakal calon setelah lolos verifikasi. Sebab, pembiayaan Munaslub, akan ditanggung bersama secara gotong royong antara bakal calon, panitia dan Dewan Pimpinan Pusat. “Besaran angkanya berkisar antara Rp5-10 miliar,” kata Nurdin usai rapat pleno panitia pengarah di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, seperti dikutip Radarpolitik.com, Rabu malam (20/4).

Dia menerangkan, pembebanan biaya Rp5-10 miliar untuk menanggung keperluan yang berkaitan dengan bakal calon, seperti debat kandidat, kampanye hingga transport peserta. Pembebanan biaya itu, kata Nurdin, untuk memagari praktik politik transaksional dari bakal calon kepada peserta dengan memberi uang saku, akomodasi, dan transportasi, yang dulu lazim dilakukan.

Nurdin mengatakan, nantinya biaya itu akan dibayar secara bertahap setelah dinyatakan sah oleh tim verifikasi sebagai bakal calon. Dia juga menegaskan, persyaratan ini mutlak dilaksanakan jika mendapat persetujuan dalam rapat pleno DPP yang akan diselenggarakan, Selasa (26/4) pekan depan. “Ini rekomendasi SC, nanti pemberlakuannya setelah mendapat pengesahan dari DPP. Kalau DPP tidak mengesahkan, ya tidak berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, Bakal calon ketua umum yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menghargai rekomendasi SC terkait pembiayaan Munaslub tersebut. Namun, dia memilih menunggu hasil rapat pleno DPP sebagai forum pengambilan keputusan. “Apakah kreasi politik itu memiliki alasan yang bisa diterima? Kami tunggu penjelasannya nanti dalam rapat pleno,” kata Idrus.

Begitupun dengan Aziz Syamsudin, sebagai salah satu bakal calon ketua umum juga memilih menunggu hasil keputusan rapat pleno. Sebelumnya, Rapat Pleno Panitia Pengarah atau SC Munaslub Partai Golkar, menaksir biaya penyelenggaraan Munaslub pada 25-27 Mei di Bali sebesar Rp85 miliar.

Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, angka tersebut merupakan hasil rumusan yang dihitung berdasarkan asumsi pembiayaan transportasi, akomodasi hingga uang saku peserta dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II. “Kurang lebih Rp85 miliar. Itu asumsi seluruh biaya, yang harus diterapkan,” kata Nurdin.

Nurdin menjelaskan, uang saku mendapat alokasi terbesar dalam biaya Munaslub. Sebab, menurutnya selama ini uang saku selalu menjadi pintu masuk politik uang antara peserta dengan bakal calon. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, DPD I akan mendapat uang saku sebesar Rp100 juta. Nilai tersebut, kata dia, untuk membiayai delegasi tujuh orang peserta dan 10-20 orang peninjau.

Sementara DPD II, lanjutnya, akan mendapat jatah uang saku sebanyak Rp25 juta untuk lima orang delegasi peserta. Nurdin juga mengatakan, uang tersebut nantinya digunakan untuk biaya keberangkatan peserta. Sehingga, taksirannya mencapai biaya Rp85 miliar untuk estimasi penyelenggaraan Munaslub dengan enam samlai sembilan bakal calon ketua umum. “Tapi itu hanya ancar-ancar ya. Nanti tergantung DPP yang memutuskan. Filosofinya untuk menangkal politik uang,” ucap Nurdin.

Biaya penyelenggaraan Munaslub sebelumnya pernah disampaikan Anggota Panitia Pengarah Andi Sinulingga. Dia memperkirakan Munaslub akan menelan biaya Rp70 miliar untuk mencakup seluruh acara selama lima hari. “Kisarannya di Rp60-70 miliar,” ujarnya. (ded/rdp).




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *